Uang 1 Milyar Dalam Kardus Untuk DPRD Lampung
Poker Online Terpercaya -Tim Unit Pekerjaan (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Tengah, Rabu (14/2/2018) malam. Belasan orang diamankan dalam operasi senyap itu.
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah membetulkan tim KPK mengamankan 14 orang berkaitan aktivitas OTT di Lampung Tengah. Belasan orang itu diamankan dari dua tempat, Lampung serta Jakarta.
" Kami (KPK) amankan 14 orang. Ada yang di Lampung serta di Jakarta, " kata Febri dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Pokerdewi
Febri menyebutkan ke-14 orang yang diamankan terbagi dalam beragam unsur di pemerintahan, dari mulai eksekutif sampai legislatif. Ada juga yang berlatar belakang pihak swasta.
" Unsur (yang diamankan) ada anggota DPRD, petinggi Pemda, pegawai Pemda serta swasta, " tutur Febri.
Febri menepis berita yang mengatakan ada kepala daerah yang terserang OTT itu.
" Tak ada kepala daerah yang kami amankan hingga detik ini, " kata Febri.
KPK mengambil alih uang tunai sebesar Rp 1 miliar dari OTT itu. KPK menerangkan disangka uang itu yaitu hadiah pada Pemkab serta DPRD Lampung Tengah.
" Kami amankan beberapa uang juga di Lampung. Ada sekitaran Rp 1 Miliar yang kami amankan, " tuturnya.
Febri menerangkan ada tanda-tanda penyuapan pada Pemkab serta DPRD setempat dimana Pemkab membutuhkan kesepakatan dari DPRD.
Febri mengemukakan uang Rp 1 miliar disangka jadi hadiah dari pihak Pemkab untuk DPRD Lampung Tengah. Pokerdewi
" Tanda-tanda ya berkaitan dengan terdapatnya keperluan kesepakatan pada DPRD. Jadi pihak Pemkab memohon kesepakatan pada DPRD, lalu dikerjakanlah beberapa usaha untuk pemberian hadiah atau janji itu, " tuturnya.
Febri mengatakan KPK temukan uang tunai pecahan Rp 100. 000 yang diketemukan dalam kardus. Ada sangkaan keperluan kesepakatan pada Pemkab Lampung Tengah dengan DPRD.
Kesepakatan itu berkaitan utang daerah ke perseroan di pusat. " Ada keperluan kesepakatan pada Pemkab dengan DPRD untuk keperluan utang daerah ke perseroan di Pusat, " kata dia.
" Perseroan yang berada di pusat kan butuh kesepakatan DPRD hingga ada pihak spesifik yang coba berikan ke anggota DPRD, " tuturnya. Domino QQ
" Kelak sistem selanjutnya yang dibawa ke kantor KPK juga akan kami berikan. Peluang besok pagi (hari ini) sekali telah tiba, " paparnya.
0 komentar:
Posting Komentar